Indonesia-Timor Leste Siap Perangi Gembong Narkoba

KUPANG - Badan Narkotika Nasional Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Pemerintah Timor Leste berencana membangun pos bersama pengawasan narkoba di Pintu Perlintasan Utama Motaain di Kabupaten Belu.

"Pos layanan dan pengawasan bersama satu atap itu akan melibatkan semua unsur petugas, termasuk Kepolisian Timor Leste dan Indonesia, TNI Penjaga Perbatasan, Imigrasi, Bea dan Cukai, serta sejumlah instansi teknis lainnya, di perbatasan," kata Kepala Badan Narkotika Nasional NTT, Alo Dando, di Kupang, Kamis (22/1/2015). Dia mengatakan, hal itu menjawab langkah nyata Badan Narkotika Nasional (BNN) NTT untuk menghalau masuknya jaringan dan sindikat narkoba internasional melalui Timor Leste ke wilayah Provinsi Seribu Pulau tersebut, untuk selanjutnya dipasarkan ke seluruh Indonesia. Menurut Alo, rencana pembangunan pos pengawasan narkotika bersama Pemerintah Timor Leste di perbatasan negara itu sudah melalui pembicaraan di tingkat pemerintah di Timor Leste. "Selain Badan Narkotika NTT dan Direktur Narkoba Polda NTT melakukan pembicaraan dengan Pemerintah Timor Leste, secara nasional pembicaraan bilateral juga sudah dilakukan antarmenteri terkait hal ini," kata dia. Selain akan melibatkan semua pihak, baik dari Indonesia maupun Timor Leste, dalam pos pengawasan narkoba yang akan dibangun di zona netral di perbatasan negara di Motaain dan Batugade tersebut, pos pengawasan itu juga akan dipasang sejumlah alat canggih agar bisa mendeteksi jenis atau macam obat-obat terlarang yang akan diselundupkan. Dengan begitu, lanjut dia, upaya yang akan dilakukan oleh gembong dan sindikat narkoba internasional untuk membawa masuk barang haram yang bisa berdampak kematian kepada penggunannya bisa terlacak dan dihalau dengan segera.

"Ini langkah satu-satunya yang akan kita lakukan untuk mengatasi sindikat perdagangan narkoba internasional melalui jalur Timor Leste di perbatasan negara Motaain itu," katanya.

Dalam beberapa tahun terakhir, lanjut Alo, jalur lintasan darat perbatasan RI-Timor Leste di Motaain, Kabupaten Belu, menjadi kawasan aman barang haram itu, karena minimnya pengawasan dan dukungan peralatan di perbatasan.

Memahami konteks tersebut, maka Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Badan Narkotiika Nusa Tenggara Timur, berkepentingan untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah Timur Leste, khususnya unsur penjaga perbatasan negara bekas provinsi ke-27 Indonesia itu agar bisa melakukan aktivitas pengawasan bersama.

"Dengan kerjasama dan pembangunan pos pengawasan bersama itu diharapkan akan lebih memberikan kemungkinan pemutusan jaringan sindikat ini, karena semua barang dan orang yang melintas di perbatasan tersebut pasti harus diperiksa khusus terkait narkoba," katanya.

sumber : http://news.okezone.com/